|
Abstract
|
This research aims to determine the judges' views and basis for deciding the castration chemical
sentence in the Mojokerto District Court and to know the review of Islamic Law on the
castration chemical decision in the Mojokerto District Court. The research is included in the
category of qualitative research based on library research using secondary data sources and
descriptive-analytical approaches. The data sources of this study were classified into three parts,
namely, primary, secondary, and tertiary legal materials. In comparison, the data analysis in this
study uses the deductive method. The conclusions of this research result explain that First, the
Panel of judges gave a legal assessment of the Defendant that he had admitted his actions
included the Act against the Law, "intentionally committing violence forcing the child to have
intercourse with him or with others" as evidenced by the testimony of witnesses under oath,
the results of the post mortem and evidence and did the same thing nine times so that the
castration chemical punished it. Second, Islamic Law considers that chemical castration is
included in the jarimah ta'zir. Because jarimah ta'zir does not yet have provisions from syara' and
there is no minimum or maximum limit, the determination of the sentence is the right of the
ruler (leader or Judge).
Keywords: Chemical Castration, Islamic Law.
===
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim dan dasar dalam memutuskan
hukuman kebiri kimia di Pengadilan Negeri Mojokerto dan untuk mengetahui tinjauan Hukum
Islam terhadap putusan kebiri kimia di Pengadilan Negeri Mojokerto. Penelitian ini termasuk
dalam kategori penelitian kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan dengan menggunakan
sumber data sekunder dan pendekatan deskriptif-analitik. Sumber data penelitian ini
diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Adapun analisis
data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini
menjelaskan bahwa; Pertama, Majelis Hakim memberikan penilaian hukum terhadap Terdakwa
yang mengakui perbuatannya termasuk Perbuatan melawan Hukum, "sengaja melakukan
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain"
dibuktikan dengan keterangan saksi di bawah sumpah, hasil visum dan barang bukti serta
melakukan hal yang sama sebanyak sembilan kali sehingga hukuman kebiri kimia itu. Kedua
Hukum Islam memandang bahwa kebiri kimia termasuk dalam jarimah ta'zir. Karena jarimah
ta'zir belum ada ketentuan dari syara' dan belum ada batas minimal atau maksimal, maka
penentuan hukuman adalah hak penguasa atau Hakim.
Kata Kunci: Kebiri Kimia, Hukum Islam
Language: en |